Start-Up/ UMKM mengharapkan pertumbuhan pendapatan di tahun 2022
Telah genap dua tahun Pandemi Covid-19 dilalui oleh seluruh dunia. Banyak perusahaan baik kecil, menengah dan besar bertumbangan. Laksana dua tahun musim kemarau, menurut filsafat Tionghoa, tahun 2022 merupakan tahun Macan Air, yang diharapkan bisa melantiskan kemarau dan menumbuhkan pucuk-pucuk pertumbuhan daun-daun hijau.
Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara dengan jumlah perusahaan rintisan (startup) terbanyak di dunia pada 2022, menurut laporan Startup Ranking. Tercatat, ada 2.346 startup di dalam negeri. Jumlah ini menempatkan Indonesia berada di urutan kelima terbanyak di dunia.
Salah satu perkembangan start-up adalah perkembangan yang tumbuh luar biasa, hal itu terlihat dari nilai investasi fintech sudah mencapai Rp 63 triliun di 2021. Tentunya, melihat perkembangan ini aspek pengawasan dan regulasi harus terus ditingkatkan Pemerintah. Hal itu disampaikan Direktur Ekonomi Digital Ditjen Aptika Kominfo, I Nyoman Adhiarna, dalam Webinar HIPMI “Momentum Presidensi G20 untuk Akselerasi Pemulihan Ekonomi”, Selasa (25/1/2022).
Beberapa program pemerintah turut mendukung pertumbuhan pendapatan yang dapat diharapkan oleh Start-up/ UMKM. Kira-kira apa saja program, kebijakan dan efeknya?
Kebijakan mudik
Kebijakan mudik ini didorong dari mulai Presiden Jokowi dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju dan seluruh aparat yang berwenang. Berdasarkan survei Balitbang Kemenhub, jumlah pemudik Lebaran tahun 2022 diperkirakan sebanyak 85,5 juta orang. Jumlah tersebut setara dengan 31,6 persen dari total penduduk Indonesia.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang mengatakan (dilansir dalam berita IDXChannel 13/04/2022) pertumbuhan ekonomi pada kuartal I yang berada di angka 5,01%, dan arus mudik lebaran 2022 membuat seluruh sektor usaha bergairah.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), menyatakan melalui ekonomi.bisnis.com Sandiaga Uno mengungkapkan di sektor pariwisata akan ada perputaran uang senilai Rp72 triliun sebagai imbas pada masa Idulfitri 2022. Menurutnya, pembangunan infrastruktur memegang peranan penting dalam menggerakkan ekonomi selama periode lebaran 2022 ini. “Potensi perputaran Rp72 triliun dari pariwisata selama lebaran ini sudah 2 tahun ditunggu-tunggu. Harapannya destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif meraup untung tapi jangan digetok. Karena mulai timbul cerita terus dilakukan mitigasi, kok harganya naik misalnya sewa tikar dari Rp10.000 ke Rp50.000,” ujarnya, Selasa (3/5/2022).
Sandiaga Uno, juga memprediksi pergerakan ekonomi pada periode lebaran 2022 ini, mayoritas atau sebesar 55 persen hingga 60 persen masih di Jawa dengan komposisi sebesar 60 persen -70 persen ada di jalur Pantura. Namun, sebagian pergerakan tersebut mulai tersebar di jalur selatan dan Sumatera. Selain itu, mudik Lebaran juga akan memberikan dampak positif bagi pemerataan ekonomi dari kota ke desa. Dilansir adanya penumpukan di merak bakauheni menunjukkan penggunaan kecenderungan transportasi harus dipetakan ke depan. Kemudian harus sediakan sentra ekokraf di lokasi tersebut berkoordinasi dengan Kemenenterian Perhubungan dan lembaga terkait agar penyebarannya merata.
Mudik Lebaran 2022 akan meningkatkan demand terhadap transportasi. Menurut survei Balitbang Kementerian Perhubungan, volume pergerakan kendaraan diperkirakan melonjak 40% dibandingkan mudik sebelumnya. PT Angkasa Pura I (Persero) menyatakan terjadi peningkatan penumpang pada bandara yang dikelola, sebesar 30 persen dari rata-rata penumpang harian. PT Jasa Marga (Persero) menyatakan, total volume arus mudik dan arus balik Lebaran 2022 melalui jalan tol yang dikelolanya sebanyak 2,5 juta kendaraan. Kementerian Perhubungan juga menyatakan jumlah pemudik menggunakan transportasi laut sebanyak 1,4 juta orang dan kereta api sebanyak 7,66 juta orang. Hal ini akan berdampak positif terhadap sektor transportasi dan juga memberikan multiplier effect termasuk kepada pelaku UMKM dan kuliner.
Menyambung itu, Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan,” kalau mereka spending Rp1,5 juta saja maka ekonomi mudik itu Rp174 triliun. Ini jumlah yang besar. Oleh karena itu pemerintah memberi perpanjangan libur sehingga diharapkan ekonomi bisa bergerak,” katanya.
Sebelumnya, Bank Indonesia memproyeksikan, kebutuhan uang di masyarakat pada Ramadan dan Idulfitri naik 13,4% menjadi Rp175,26 triliun – akibat dari pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan peningkatan aktivitas masyarakat saat Ramadan dan Idul Fitri.
Di samping peningkatan sektor transportasi, Lebaran juga akan meningkatkan konsumsi masyarakat termasuk kebutuhan pokok berupa pangan dan sandang. Hal ini juga akan memberikan dampak positif untuk sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri olahan dan perdagangan.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar memperkirakan, hampir 75% pengeluaran uang akan berputar di desa. “Semakin besar peredaran uang di suatu daerah, ekonomi masyarakat desanya juga ikut menggeliat, sektor usaha kecil dan menengah tumbuh, pariwisata semakin hidup, serta pada akhirnya sumber-sumber ekonomi di daerah tersebut tumbuh,” katanya.
Para pemudik membawa sejumlah dana ke kampung yang akan meningkatkan konsumsi di daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Di samping itu, tempat-tempat wisata juga akan ramai dikunjungi sehingga akan menghidupkan sektor pariwisata.
Dilansir dari Media Indonesia “Pergerakan orang dalam mudik Lebaran ini akan berbanding lurus dengan potensi perputaran uang,” ujar Anggota Asosiasi Emiten Indonesia Bidang Kajian Akuntansi dan Perpajakan Ajib Hamdani, Senin (2/5).
Data lapangan menunjukkan sekitar 80 juta pemudik bergerak ke daerah. Dengan asumsi rata-rata per orang membelanjakan Rp2 juta, maka terjadi perputaran uang Rp160 triliun secara agregat. Mengacu data Produk Domestik Bruto (PDB) 2021 sebesar Rp16.970,8 triliun, maka perputaran uang selama Lebaran tahun ini setara dengan 1% dari PDB.
“Kalau tren perputaran uang dan pergerakan ekonomi ini bisa terus terjaga sampai akhir 2022, potensi pertumbuhan ekonomi akan terdongkrak secara signifikan. Pertumbuhan ekonomi kisaran 5%-5,5% relatif bisa tercapai,” kata Ajib.
APBN dan intervensi pemerintah
Peningkatan demand pada masa lebaran akan menaikkan harga barang/jasa sesuai dengan teori pasar. Di samping itu, jika demand barang/jasa yang tinggi tidak sebanding dengan supply, maka akan terjadi kelangkaan barang/jasa. Pemerintah menyadari dampak ini, dan mengambil kebijakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan barang/jasa.
Dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah antara lain menyalurkan subsidi dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Untuk subsidi, Pemerintah telah menyalurkan subsidi BBM, LPG, dan listrik sebesar Rp21,7 triliun per Februari 2022. Pemerintah juga akan menyalurkan subsidi minyak goreng curah sebesar Rp 7,28 triliun untuk 6 bulan.
Untuk BLT, Pemerintah menyalurkan BLT Dana Desa, BLT UMKM untuk pelaku UMKM seperti Pedagang Kaki Lima dan pemilik warung, serta BLT minyak goreng untuk mengurangi beban masyarakat karena kenaikan harga minyak goreng. BLT yang disalurkan melalui Dana Desa adalah sebesar 40 persen dari anggaran Dana Desa (Rp 68 triliun).
Dalam rangka memastikan ketersediaan barang/jasa pada masa Lebaran, Pemerintah berupaya memastikan kesiapan seluruh moda transportasi dan ketersediaan kebutuhan pokok. Pemerintah juga telah melarang ekspor minyak sawit mentah dan minyak goreng yang berlaku mulai 28 April.
Kebijakan di atas merupakan bukti nyata APBN dan peran Pemerintah dalam meningkatkan daya beli dan mengurangi beban rakyat termasuk pada masa Lebaran. Dengan demikian, diharapkan rakyat Indonesia dapat merayakan Lebaran di kampung halaman dan terjadi pertumbuhan ekonomi.
Dampak nyata perekonomian UMKM/ start-up di daerah dan status COVID-19
Kegiatan mudik dan Lebaran tahun 2022 berpengaruh sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di daerah, demikian disampaikan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Sebagai contoh, penjual bakso dan pengrajin batik di Solo mengaku merasakan manfaatnya. Mereka mengatakan, penjualan usaha mengalami peningkatan berkali-kali lipat selama bulan Ramadan tahun ini.
Di Solo, Jawa Tengah, penjual bakso Paijan (54 tahun) mengaku bersukacita karena pemerintah mengizinkan mudik tahun ini. Paijan mengaku, omzet penjualan bakso selama bulan puasa hingga Lebaran tahun ini meningkat tajam. “Puasa lalu saat pandemi, warung tutup 10 hari, dan ketika buka paling banyak menghabiskan delapan kilogram daging perhari. Sekarang, habis sampai 19 kg perhari, dan akan terus bertambah lagi,” katanya kepada wartawan Fajar Sodiq di Solo yang melaporkan untuk BC News Indonesia. Paijan mengenang, saat pandemi, ia kerap kali mengalami rugi hingga Rp400.000 per hari akibat sepinya pembeli. Apalagi ia memiliki sembilan karyawan yang tidak diberhentikan karena memiliki tanggungan keluarga. “Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu agar ekonomi pulih lagi,” harapnya.
Senada, Ketua Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan Solo, Alpha Febela Priyatmono (62) mengaku, mudik Lebaran kali ini menjadi angin segar bagi industri kerajinan batik di wilayahnya. “Jelang Lebaran kemarin sudah ada peningkatan meskipun belum seperti yang dulu-dulu (sebelum pandemi). Mulai H-7 sudah mulai kelihatan ramai dan puncaknya mulai dari H+2 Lebaran,” sebutnya. Alpha mengenang, pandemi Covid-19 telah menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan sepi. Tak pelak kondisi tersebut menyebabkan omzet penjualan batik menjadi menurun drastis. “Ketika menjelang Lebaran tahun lalu itu, penjualan jatuh sampai 80%, saat masa pandemi dua tahun itu,” sebut dia yang juga pemilik toko batik Mahkota Laweyan.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Solo, Wahyu Kristina, menjelaskan adanya kebijakan kelonggaran mudik yang dilakukan pemerintah dipastikan akan berdampak terhadap pergerakan ekonomi di daerah seperti halnya Kota Solo. “Rangkaian dari mudik secara ekonomi itu kan mulai dari transportasi, penginapan, jajanan makan dan minum, oleh-oleh, belanja pakaian. Itu akan berpengaruh kepada ekonomi masyarakat,” ucapnya. Sedangkan untuk menyambut para pemudik yang pulang ke Solo, Kristina mengaku telah menyiapkan sejumlah acara yang juga melibatkan sejumlah UMKM seperti halnya kegiatan Semarak Ramadan, Gebyar Bakdan ing Balekambang dan Lebaran di Jurug. Tak hanya itu, sejumlah pusat perbelanjaan di Solo juga menggelar bazar kuliner yang melibatkan banyak UMKM.
Mengenai status Covid-19, menurut liputan6.com (07/05/2022) total kasus baru terpantau sedang sangat menurun di seluruh dunia, yang bertepatan setelah Lebaran 2022, meskipun sempat meroket pada Januari 2022. Berdasarkan data Johns Hopkins University, Sabtu (7/5/2022), total kasus baru selama 28 hari terakhir adalah 19,2 juta kasus. Pada Januari lalu, ada 77,9 juta kasus per 28 hari. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan kasus Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) usai libur Lebaran 2022 baru akan terlihat sekitar satu bulan mendatang.
Ancaman semu peningkatan ekonomi dan tripel inflasi
Indikator positif ekonomi ini mempunyai potensi masalah di sisi lain, yaitu adanya potensi inflasi yang juga bisa terus naik di atas target dan asumsi awal pemerintah. Setidaknya, ada dua hal yang membuat inflasi terus tereskalasi.
Faktor pertama, kinerja ekonomi yang sedang menemukan keseimbangan pascapandemi covid-19. Supply dan demand sedang terjadi kontraksi, sehingga menimbulkan gejolak harga di beberapa komoditas strategis, seperti minyak goreng dan BBM. “Kondisi ini membuat multiplier effect terhadap kenaikan harga secara umum,” pungkas Ajib Hamdani. Faktor kedua, kebijakan pemerintah yang cenderung kurang tepat waktu. Misalnya, menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022. Kebijakan ini secara psikologis akan membuat kenaikan secara konstan untuk barang konsumsi. Karena dua hal utama ini, inflasi pada akhir 2022, bisa terdongkrak di kisaran 3,3%-3,6%. Lebih tinggi dari target awal pemerintah di angka 3%,” jelas Ajib.
Hal ini juga dibenarkan oleh Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dari bbc.com/indonesia (04/05/2022), Esther Sri Astuti, mengatakan, aktivitas mudik tahun ini akan mendorong konsumsi di level regional – di mana faktor konsumsi berperan hingga 56% dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. “Pertumbuhan ekonomi tahun lalu sekitar 3%, dan tahun ini mungkin lebih dari 3% dan mencapai 4%,” kata Esther. Namun pertumbuhan ekonomi itu akan menjadi “semu” atau tidak terasa jika terjadi inflasi (meningkatnya harga) yang cukup besar terhadap permintaan barang dan jasa – yaitu lebih dari target pemerintah di angka kisaran 3,0% pada tahun 2022. “Sebelum Lebaran dan mudik, harga sudah naik, dari BBM, gas, minyak goreng. Pertumbuhan ekonomi akan menjadi semu jika inflasi meningkat tak terkontrol,” ujarnya.
Esther memperingatkan, terdapat ancaman bertubi, yaitu tiga inflasi yang akan mempengaruhi peningkatan harga barang dan jasa saat Lebaran. Pertama, inflasi karena meningkatnya jumlah permintaan barang (demand pull inflation). Kedua, inflasi akibat meningkatnya biaya produksi (cost push inflation). Dan terakhir, inflasi musiman (seasonal inflation) seperti Lebaran. “Pemerintah harus aware dengan kondisi ini karena inflasinya tripel. Stabilitas harga ke depannya harus menjadi prioritas untuk kebijakan dan program pemerintah karena percuma peningkatan ekonomi jika inflasi sangat tinggi,” katanya.
Kepala Ekonomi Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan, ekonomi Indonesia di kuartal kedua (April-Juni 2022) akan tumbuh sekitar 5% yang salah satunya dipengaruhi faktor Lebaran, walaupun angka itu masih di bawah tahun lalu sebesar 7,07%. Kemudian untuk tingkat inflasi, David memperkirakan berada di titik 3,4-3,5% pada tahun 2022.
Jumlah itu meningkat dari tahun 2021 sebesar 1,87% dan tahun 2020 seangka 1,68% – inflasi yang rendah itu dipengaruhi permintaan domestic yang belum kuat sebagai dampak pandemi Covid-19, mengutip data Bank Indonesia. David mengatakan pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu, selain dipengaruhi Lebaran, juga sangat ditentukan oleh kebijakan larangan ekspor semua produk sawit – yang berkontribusi hingga 15% dari total ekspor non-migas.
“Lebaran berpengaruh positif menggerakan ekonomi di daerah, tapi ada juga tantangan ke depan. Seperti inflasi global pelan-pelan merembes ke dalam negeri. Apalagi larangan ekspor yang menganggu pertumbuhan terutama di daerah penghasil sawit. Itu menjadi tantangan kenaikan harga ke depan,” katanya.
Prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) optimistis tahun 2022 akan menjadi momentum pemulihan ekonomi Indonesia, yang didukung peluang transformasi dan pertumbuhan ekonomi yang diprediksi pada kuartal IV/2021 kita bisa tumbuh 5,02 persen yang dinyatakan dalam agenda Mandiri Investment Forum (MIF) 2022 secara virtual, Rabu (9/2/2022), dilansir dari ekonomi.bisnis.com.
Jokowi mengatakan pemulihan ekonomi Indonesia akan didorong oleh potensi ekonomi hijau (green economy) dan peran teknologi informasi dan komunikasi (information and communication technologies/ICT. Tidak hanya itu, keberhasilan Indonesia dalam mengendalikan gelombang Covid-19 varian Delta pada kuartal III/2021 turut dinilai menjadi kunci untuk pemulihan ekonomi yang cepat pada kuartal selanjutnya.
Jokowi menyebutkan beberapa indikator ekonomi saat ini menunjukkan tren yang makin baik. Salah satunya, purchasing manager’s index (PMI) manufaktur per Januari 2022 berada pada level 53,7 atau berada pada zona ekspansi dan lebih tinggi dari PMI Asia di level 52,7. Menurutnya, hal tersebut mencerminkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia yang terus meningkat. Bahkan, realisasi investasi pada 2021 mencapai Rp901 triliun atau tumbuh 9 persen year on year (yoy). “Realisasi ini menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia meski di tengah pandemi.”
Kemudian, penanaman modal asing tumbuh 10 persen yoy mencapai Rp454 triliun, ekspor Indonesia yang meningkat sangat tinggi pada 2021 yaitu tumbuh 41,9 persen dengan nilai US$232 miliar, inflasi pada Januari 2022 sebesar 2,18 yoy, dan cadangan devisa Januari 2022 mencapai US$ 141,3 miliar. Presiden Jokowi mengungkapkan, berbagai perbaikan tercapai karena pemerintah menjadikan reformasi struktural sebagai kunci dalam mengarahkan kebijakan ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah, memacu produktivitas, meningkatkan investasi serta membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. “Momentum pemulihan investasi ini harus dijaga dengan baik. Reformasi struktural akan terus kita lanjutkan, angka untuk menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif akan terus kita lanjutkan,” ujar Jokowi. Jokowi melanjutkan, untuk menjaga momentum pemulihan investasi, salah satu langkahnya adalah dengan terus meningkatkan hilirisasi produk tambang seperti yang sudah dilakukan pada nikel sehingga pemerintah berencana mendorong hilirisasi pada bauksit, tembaga, dan lain-lain guna meningkatkan nilai tambahnya dan membuka peluang kerja bagi rakyat.
Pemerintah juga berencana membangun ekosistem industri semi-konduktor yang akan dimulai dengan investasi poly silicon dan chip design serta fokus pada pembangunan ekonomi hijau demi mencapai ekonomi berkelanjutan. Hal ini telah dibuktikan dengan kunjungan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi dengan Elon Musk di Silicon Valley. Menurutnya, Green Industrial Park di Kalimantan Utara disebut-sebut akan menjadi contoh (showcase) utama dalam penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam berbagai aktivitas ekonomi serta peralihan ke sumber energi terbarukan untuk mewujudkan ekonomi hijau.
Jokowi juga mengklaim program Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur merupakan bagian penting dari transformasi Indonesia menuju ekonomi hijau. “IKN akan menjadi showcase transformasi, baik di bidang lingkungan, cara kerja berbasis ekonomi, teknologi, dan lain-lain termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas, serta tata sosial yang toleran yang menjunjung tinggi etika publik,” ungkapnya.
Lima arahan dan strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022
Dilansir dari website resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga (16/08/2021) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (17/11/2021), Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022. Dalam pengantarnya Presiden menekankan lima hal berkaitan dengan perkembangan ekonomi nasional.
I. Percepatan realisasi APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menghadapi akhir tahun 2021, Presiden meminta kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi belanja pemerintah baik melalui APBN maupun APBD.
“Sudah bulan November, sudah mau masuk ke Desember, jadi percepat realisasi APBN dan APBD. APBN artinya setiap kementerian dan lembaga harus konsentrasi mempercepat realisasi ini. Kemudian Mendagri lihat APBD–APBD yang masih serapan anggarannya masih kecil juga berikan perhatian. Tekankan kepada mereka bahwa APBD ini penting untuk pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Presiden.
Dalam laporannya, Jokowi mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 sebesar Rp2.708,7 triliun. “Belanja Negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun,” kata Presiden Jokowi.
Disebutkan Kepala Negara, realisasi Program Perlindungan Sosial baru mencapai 77 persen dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA), Program Padat Karya 67 persen, sementara Program Dukungan untuk UMKM dan Korporasi 60 persen. Kedua, waspadai risiko perkembangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia.
Fokus RAPBN 2022 yang kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Kemudian “Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian,” pungkasnya.
Anggaran transfer ke daerah dan dana desa direncanakan sebesar Rp770,4 triliun, yang difokuskan pada meningkatkan kualitas belanja daerah agar terjadi percepatan dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan. Melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM pendidikan dan penambahan belanja kesehatan prioritas. Meningkatkan efektivitas penggunaan DTK melalui penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak dan DAK Non Fisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome, serta mendukung perbaikan kualitas layanan.
Melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja Kementerian/Lembaga dan TKDD; serta memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa, melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan Covid-19, serta mendukung sektor prioritas. “Pemerintah juga akan terus melakukan penguatan quality control terhadap TKDD agar terjadi perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok Indonesia, serta untuk memastikan program prioritas nasional yang dilakukan pemerintah daerah berjalan efisien, efektif, transparan, dan berkeadilan,” ujar Presiden.
Disamping itu, penajaman dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat akan dilakukan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 membawa angin segar perubahan pengelolaan Dana Otonomi Khusus yang lebih baik. Perpanjangan dan peningkatan besaran Dana Otsus menjadi 2,25% dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional disertai dengan perbaikan dan penajaman kebijakan dalam skema pengalokasian, penyaluran, dan tata kelola Dana Otsus. “Upaya itu diharapkan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua,” katanya.
Disisi lain, berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2022, yakni, tingkat pengangguran terbuka 5,5-6,3%. Tingkat kemiskinan di kisaran 8,5-9,0%, dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem. Tingkat ketimpangan, rasio gini di kisaran 0,376-0,378, serta indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41-73,46. Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut, diperlukan peningkatan pendapatan negara pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp1.840,7 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp333,2 triliun. “Mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP,” jelas Jokowi.
II. Presiden juga meminta jajarannya untuk mewaspadai serta mengalkulasi dan mengantisipasi dampak dari inflasi global. “Waspadai juga terjadinya fenomena siklus commodity supercycle. Kita tahu saat ini komoditas unggulan ekspor Indonesia melonjak tinggi, ini umumnya biasanya hanya berlangsung 18 bulan. Jadi langkah-langkah antisipasi untuk itu harus diberikan dengan menguatkan industri pengelolaan yang berorientasi ekspor,” ujar Presiden.
“Seperti perlambatan ekonomi di Tiongkok, betul-betul dilihat karena ekspor kita ke sana gede. Kemudian risiko tapering off dari Amerika, betul-betul dilihat dampak dan apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita lakukan,” ujarnya.
Antisipasi dampak inflasi global dapat juga diperkuat melalui agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing, yang merupakan fokus ketiga RAPBN. Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp541,7 triliun. Pembangunan SDM tetap menjadi agenda prioritas kita. Indonesia harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. “Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai- nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa,” paparnya.
Sementara itu, kebijakan diarahkan untuk melanjutkan reformasi pendidikan, dengan penekanan pada tiga hal antara lain, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan PAUD dan sekolah penggerak. Selanjutnya, pemerataan sarana prasarana pendidikan, serta menyelesaikan mismatch pendidikan dengan penguatan pendidikan vokasi, pengembangan riset terapan dan inovasi yang tersambung dengan industri dan masyarakat, program magang dan teaching industry, serta pelaksanaan program merdeka belajar.
III. Waspadai potensi berlanjutnya pandemi yang juga berdampak pada perlambatan ekonomi dunia. Dengan melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor Kesehatan dan menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Hal ini merupakan fokus pertama dan kedua RAPBN 2022.
Presiden menekankan bahwa APBN harus bisa menjadi instrumen utama untuk menggerakkan pertumbuhan dan memperkuat daya tahan ekonomi serta mengakselerasi daya saing, utamanya daya saing ekspor dan investasi.
Selain itu, Presiden juga menekankan perlunya penajaman dan efisiensi belanja. Ia meminta belanja rutinitas yang tidak perlu untuk segera dihilangkan dan digeser ke belanja yang bersifat produktif.
“Pastikan, ini penting untuk 2022, awal 2022, Januari 2022, anggaran sudah bisa dieksekusi. Artinya, di bulan-bulan ini kita akan mempersiapkan administrasi agar di awal tahun di bulan Januari itu sudah bisa dieksekusi. Dan kita harus menyiapkan, sekali lagi, dasar untuk pelaksanaan itu,” tegasnya.
Menurutnya, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4% dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN. “Untuk penanganan Covid-19, fokus Pemerintah antara lain, antisipasi risiko dampak Covid-19, dengan testing, tracing, dan treatment, melanjutkan program vaksinasi Covid-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan,” jelasnya.
Jokowi mengungkapkan, pandemi ini harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan Indonesia. Dan, harus mampu membangun produksi vaksin sendiri dan mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif. “Kita juga harus membenahi fasilitas layanan kesehatan dari hulu hingga hilir, dari Pusat hingga Daerah, transformasi layanan primer, layanan rujukan, peningkatan ketahanan kesehatan, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga menjaga kesinambungan program JKN serta meningkatkan kualitas layanan JKN. Selanjutnya, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi. Sementara itu, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.
Sejalan dengan hal tersebut, untuk mendukung reformasi program perlindungan sosial, akan dilakukan penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menyinergikan dengan berbagai data terkait. “Mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur; Mendukung Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, serta peningkatan kualitas implementasi perlindungan sosial dan pengembangan skema perlindungan sosial adaptif,” tegasnya.
IV. Segera dorong realisasi investasi. Kepala Negara mengungkapkan terdapat banyak komitmen investasi tetapi terkadang tidak dikawal dan dimonitor sehingga realisasinya menjadi lambat. Oleh karena itu, Presiden meminta jajaran terkait untuk fokus mengawal dan menindaklanjuti komitmen investasi, termasuk yang telah diperoleh saat lawatannya ke tiga negara beberapa waktu lalu agar komitmen tersebut menetas dan bisa direalisasikan.
“Pertemuan saya dengan Syekh Mohamad bin Zayed dengan Ruler of Dubai Syekh Mohammed bin Rashid Al Maktoum yang telah kita ketahui komitmen investasinya 44,6 miliar US Dolar ini betul-betul dikawal, diikuti, ditindaklanjuti, sehingga betul-betul menetas. Kemudian komitmen investasi sebesar 9,29 miliar US Dolar juga dalam rangka transisi energi dan ekonomi hijau atas pertemuan kita dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan para CEO Inggris juga agar dikawal dan ditindaklanjuti,” tegasnya.
Presiden menuturkan, investasi memiliki kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. “Kita harus ingat dan harus tahu bahwa APBN itu hanya berkontribusi kurang lebih 15-an persen terhadap PDB kita. Artinya, memang yang lebih banyak adalah swasta, investasi, BUMN, kontribusinya lebih gede,” ujarnya.
Berkenaan dengan investasi maka fokus keempat, yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. “Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat investasi pemerintah di bidang pendidikan, antara lain: mendukung perluasan program beasiswa, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi,” pungkasnya. Untuk pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp384,8 triliun.
Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi. “Untuk mendukung target pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran pendanaan atau blended finance akan terus dilakukan,” katanya. Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan. Bauran pendanaan antara Kementerian/ Lembaga, BUMN, dan swasta akan terus diperkuat.
V. Komitmen bersama terhadap pengembangan ekonomi hijau dan transisi ke energi terbarukan (renewable energy). “Harus kita pastikan berjalannya investasi itu untuk menggeser pembangkit batu bara dan menggantikannya dengan energi baru terbarukan, baik itu pengembangan kendaraan dan baterai listrik, serta juga pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara yang juga menggunakan energinya dari hydropower. Ini betul-betul bisa segera direalisasikan dan dimulai,” tandasnya.
Kesimpulan dan opini
Konsentrasi Indonesia dalam program vaksinasi yang ditargetkan 70% pada tahun 2022 yang dilansir dalam pidato Presiden Jokowi pada 15 Mei 2022 di Washington DC, Amerika Serikat, dalam upaya pemulihan ekonomi patut diapresiasi, mengingat banyak negara yang mengalami kewalahan dari berbagai sektor di masa pandemi Covid-19. Hal ini memberikan hasil yang positif terhadap perekonomian. Sesuai penjelasan di atas bahwa pertumbuhan di kuartal I dan II berada di angka 5.01. Pemerintah meluncurkan beberapa kebijakan dan intervensi untuk meningkatkan pendapatan UMKM/ Start-up. Kebijakan mudik menjadi salah satu pemacu perekonomian dan hasil evaluasi menunjukkan tidak ada peningkatan kasus Covid-19 setelah mudik meskipun data harus tetap dipantau setelah satu bulan lebaran. Kemudian lima arahan dan strategi anggaran 2022 juga telah diluncurkan untuk memastikan tercapainya pertumbuhan ekonomi kisaran 5%-5,5%. Meskipun hal ini tetap dibayangi oleh kenaikan inflasi.
Dari uraian di atas, maka opini untuk Start-up/ UMKM yang mengharapkan pertumbuhan pendapatan di tahun 2022 akan dapat terwujud dengan menetapkan strategi dan sektor yang tepat, yaitu:
- Potensi sektor kesehatan (kimia, farmasi dan peralatan medis), pangan dan energi masih memiliki peluang market dan subsidi dari pemerintah;
- Kesehatan merupakan bagian dari SDGs dan tolak ukur perekonomian, salah satu program pengembangan terhadap pengentasan kemiskinan dan pencegahan stunting menjadi program yang didukung negara;
- Sektor jasa di bidang Pendidikan dan pembangunan SDM terus diperkuat di dalam APBN;
- Investasi dan infrastruktur untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi serta pengembangan ekonomi hijau dan transisi ke energi terbarukan menjadi pondasi bagi pembangunan start-up baru di Indonesia;
- Industri pengelolaan yang berorientasi ekspor akan terus dikembangkan melalui scaling-up UMKM yang berorientasi nasional ke internasional, meskipun adanya pelarangan ekspor untuk beberapa komoditas, namun bersifat sementara untuk menjaga kestabilan nasional.
